KISRUH - Ketua Umum PSSI Nurdin Halid (kanan) dan Sekjen PSSI Nugraha Besoes menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang kisruh Kongres PSSI di Pekanbaru, Jakarta, Senin (28/3). Foto: antara/puspa perwitasari
Berlarutnya persoalan yang membelit tubuh PSSI, akhirnya mendorong pemerintah mengambil langkah tegas. Pemerintah bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia-Komite Olimpiade Indonesia (KONI-KOI) kemarin menyatakan tidak mengakui lagi PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid.
Langkah itu diambil menyusul persoalan baru yang muncul akibat kegagalan pengurus PSSI Nurdin menggelar kongres di Pekanbaru, Provinsi Riau, Sabtu (26/3) lalu.
Dengan ketegasan itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng sekaligus membuktikan ucapan dia sebelumnya bahwa jika pengurus PSSI masih dinilai akal-akalan dalam menyelenggarakan kongres, maka mereka akan `disemprit` dan kemudian diberi `kartu merah`.
Dalam pertandingan sepak bola, jika mendapat kartu merah berarti pemain dikeluarkan dari lapangan dan dilarang main lagi dalam pertandingan saat itu. Dengan tidak diakuinya kepengurusan PSSI di bawah komando Nurdin dan Sekjen Nugraha Besoes mulai kemarin, berarti mereka sudah mendapat `kartu merah` itu.
Keputusan itu sontak disambut gembira oleh insan sepak bola di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Bahkan sebuah kelompok pecinta sepak bola di Pasuruan akan menyembelih 10 ekor kambing sebagai bentuk syukur atas ‘kemenangan’ tersebut.
Andi yang didampingi Ketua Umum KONI-KOI Rita Subowo menilai, pengurus PSSI sudah tidak kompeten lagi. Itu bisa terlihat dari ketidakberesan dalam penyelenggaraan kongres di Pekanbaru itu.
Akibat berbagai ketidakberesan tersebut, persoalan sudah mulai muncul saat pendaftaran peserta kongres. Banyak pihak (terutama wakil klub, pengurus PSSI provinsi dan cabang) yang merasa memiliki suara sah dalam kongres PSSI, justru tak diizinkan ikut kongres. Diduga, pihak Nurdin khawatir karena para pemilik suara sah PSSI itu pada umumnya menentang kepemimpinan Nurdin.
Mereka yang ditolak mendaftar itu lantas mendobrak arena kongres, dan memaksa masuk tempat acara di ballroom Hotel Premiere. Saat itu, tidak ada satupun pengurus PSSI yang hadir yang bisa menampung uneg-uneg para peserta. Yang tejadi, justru para pengurus PSSI rapat sendiri di tempat lain (yakni di ruang VVIP Bandara Syarif Kasim, Riau) dan kemudian menyatakan kongres dibatalkan.
“Pemerintah menyatakan tidak mengakui lagi pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes serta seluruh kegiatan keolahragaan yang diselenggarakan kepengurusan PSSI tersebut,” kata Menpora dengan tegas, Senin (28/3).
Andi menjelaskan, kebijakan tersebut diambil berdasarkan kewenangan pemerintah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007.
Kebijakan ini juga diambil demi menyelamatkan organisasi PSSI dan melindungi kepentingan persepakbolaan nasional.
Mantan juru bicara Presiden SBY itu menjelaskan, dengan adanya keputusan tersebut pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk Polri tidak lagi memberikan pelayanan dan memfasilitasi kegiatan kepengurusan PSSI saat ini.
“Pemerintah untuk sementara menghentikan penyaluran dana ke PSSI yang bersumber dari APBN sampai terbentuknya kepengurusan baru PSSI periode 2011-2015,” kata Andi, yang sama-sama asal Sulawesi Selatan sebagaimana Nurdin Halid.
Setelah pembatalan kongres secara sepihak oleh itu PSSI Nurdin, para peserta tetap menjalankan acara. Sebanyak 78 dari 100 pemilik suara sah PSSI yang sudah hadir tetap meneruskan kongres meski tidak dihadiri Nurdin dkk. Akhirnya, kongres para pemilik suara sah PSSI berhasil menelurkan tiga keputusan penting.
Tiga keputusan besar itu adalah pertama pengesahan Komite Pemilihan dan Komite Banding PSSI; kedua melakukan revisi standar statuta PSSI (yang dianggap mengakali statuta FIFA) serta melakukan pemutihan sanksi terhadap semua yang terlibat pada Liga Primer Indonesia (LPI) dan sanksi lain dari PSSI. Hasil kongres tersebut telah dilaporkan ke FIFA dan juga pemerintah.
Selanjutnya, KONI-KOI bersama Program Indonesia Emas (Prima) akan mengambil alih pelatnas timnas sepak bola yang disiapkan menghadapi SEA Games 2011, menyusul tidak diakuinya PSSI Nurdin Halid.
“Demi kepentingan nasional, maka persiapan timnas sepak bola untuk SEA Games 2011 akan dijalankan oleh Prima,” kata Andi.
Menurut Andi, pelaksanaan pelatnas timnas sepak bola harus tetap berjalan agar persiapan untuk menghadapi SEA Games tidak terganggu dengan kemelut yang terjadi. Selain timnas, seluruh kompetisi dibawah PSSI mulai dari Indonesia Super League (ISL), Divisi Utama, Divisi I hingga Divisi III harus tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Seluruh pertandingan ISL, Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI-KOI bersama Pengprov PSSI dan klub setempat,” katanya.
Pada 14 Maret lalu pelatih timnas Indonesia Alfred Riedl telah mengumumkan 20 pemain yang akan tampil pada SEA Games 2011, November mendatang. Dari 20 pemain itu tidak tercatat bintang baru timnas, yaitu Oktovianus Maniani.
Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pelatih asal Austria itu, Yongky Ariwibowo dan kawan-kawan akan memulai pelatnas 25 April mendatang. Selanjutnya seluruh pemain akan menjalani pemusatan latihan di Austria pada 7 Mei hingga 7 Juni.
Saat ini, pemerintah dan KONI-KOI tinggal menunggu sikap FIFA yang diharapkan sudah
diberikan hari ini. Jika FIFA (Badan Sepak Bola Dunia) mengakui keputusan kongres yang diadakan para pemilik suara sah PSSI yang berjumlah 78 itu, maka pemerintah bersama KONI/KOI mendukung segera dilaksanakannya kongres PSSI berikutnya, yakni untuk memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Anggota Executive Committee (Exco) PSSI Periode 2011-2015. Sesuai jadual yang telah ditetapkan oleh FIFA, kongres berikutnya harus digelar sebelum 30 April 2011.
Jika FIFA tak mengakui hasil kongres pemilik suara sah PSSI itu, maka Pemerintah mendukung agar
segera dilaksanakan kongres baru untuk memilih Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan.
“Tapi, kongres baru itu tidak boleh dilakukan oleh pengurus PSSI di bawah Nurdin karena mereka sudah tidak diakui dan tidak becus menyelenggarakan kongres,” kata Andi.
Kementerian Pemuda dan Olahraga mengaku terus berkomunikasi dengan FIFA terkait permasalahan di tubuh PSSI. Komunikasi dilakukan melalui email kepada Ketua Bidang Asosiasi Anggota dan Pengembangan FIFA, Thierry Regenass.
Menurut Staf Khusus Bidang Hukum Menpora, Faisal Abdullah, FIFA akan segera memberikan jawaban terkait kisruh kongres PSSI pada hari ini.
Meski dibekukan, Nurdin dkk ternyata seakan menantang. Bahkan, mereka mengagendakan kongres kembali pada empat bulan mendatang. Menurut Nurdin yang didampingi sejumlah pengurus teras PSSI, pihaknya akan menggelar kongres kembali pada bulan Juli.
“Kongres yang pertama akan digelar empat bulan mendatang, sedangkan untuk yang kedua akan digelar dua bulan setelahnya,” kata Nurdin.
Ia mengatakan, keputusan pembatalan kongres PSSI Pekanbaru terpaksa dilakukan karena adanya intervensi dari personel berseragam maupun sipil yang patut diduga berasal dari instansi tertentu.
Perkembangan lainnya, Departemen Media FIFA kemarin membantah pernyataan Sekjen PSSI Nugraha Besoes yang menyatakan bahwa FIFA-lah yang memutuskan agar kongres di Pekanbaru dibatalkan.
“Klaim dari Sekretaris Jenderal PSSI bahwa FIFA yang memutuskan membatalkan Kongres PSSI atas alasan keamanan sepenuhnya keliru. Sebaliknya, pemantau FIFA berulang kali meminta untuk datang ke tempat Kongres tapi dihalang-halangi oleh kepemimpinan PSSI,” tulis Departemen Media FIFA dalam surat elektronik ke Tempo sebagaimana dikutip tempointeraktif, Senin (28/3).
Sabtu lalu, Nugraha Besoes menyatakan Kongres PSSI di Pekanbaru batal karena alasan keamanan. Dalam pernyataannya, Besoes mengatakan, “Bukan lagi menyangkut masalah keamanan, tetapi keselamatan. FIFA dan AFC mengatakan bahwa kongres tidak bisa dilanjutkan.”
Tetapi pernyataan Besoes tersebut ternyata dibantah Departemen Media FIFA melalui surat elektronik kepada Tempo. Surat tersebut dikirim Departemen Media FIFA sebagai jawaban atas surat elektronik Tempo kepada Direktur Asosiasi dan Pengembangan FIFA Thierry Regenass. Surat ke Regenass itu dibalas oleh Departemen Media FIFA.
Dalam surat kepada Regenass, ditanyakan sikap FIFA terkait kisruh soal PSSI di Indonesia. Dalam surat jawabannya, Departemen Media FIFA menulis, “Jika FIFA sudah menerima laporan resmi dari pemantau, FIFA akan memberi keputusan mengenai situasi tersebut ke badan yang relevan.”
http://www.surya.co.id/hot-news/nurdin-tamat-sembelih-10-kambing.html
